SUASANA pagi akhir pekan di perkampungan nelayan Pantai Timur Surabaya tampak lengang. Jika berjalan sekitar 300 meter ke arah laut, terlihat beberapa warga yang mulai mengolah hasil tangkapan ikan. Sebagian anak-anak juga ikut membantu orang tuanya, membersihkan hasil laut tersebut. Pemandangan itu mungkin sulit terlihat lagi jika proyek strategis nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land benar-benar berjalan di sana.

Belasan perahu terlihat bersandar di bibir Pantai Timur Surabaya. Menjadi tanda para nelayan selesai melaut. Hasil tangkapan mereka pun segera dibawa ke daratan untuk dipilah, dibersihkan, dan diolah. Aktivitas pengolahan itu bisa disaksikan tak jauh dari bibir pantai. Puluhan ember berisi ikan mulai dipilah oleh pasangan suami-istri nelayan. Tak sedikit anak-anak yang ikut membantu.

Pandangan saya terhenti saat mendekati seorang perempuan dengan dua bocah perempuan yang asyik dengan ember berukuran sedang. Mereka membantu mengeluarkan isi perut terung atau ubur-ubur. Tangan mereka terampil, sebagai penanda mereka sudah sering melakukannya. Nantinya, terung itu akan diolah menjadi kerupuk dan dijual di sentra pengolahan ikan kawasan Sukolilo, Surabaya.

“Tiap hari bersihkan terung. Giginya bisa buat mainan dakon,” kata salah satu bocah, Nailatul Rohmah, pertengahan Januari 2026 lalu. Ia tak canggung, apalagi jijik. Baginya, membantu orang tua adalah aktivitas menyenangkan.

Tak jauh dari lokasi Naila membersihkan terung dengan temannya, dua bocah kembar juga terlihat antusias membersihkan teripang hasil tangkapan ayahnya. Mereka adalah Salsabila Putri Nur Isnaini dan Salsabila Putri Nur Isnaina. Keduanya mengaku selalu membantu orang tuanya sepulang sekolah dan sebelum pergi mengaji sejak kelas satu sekolah dasar. Selepas itu, mereka bermain di tepi pantai berpasir putih. Anak-anak lain, hanya duduk memandangan laut.

Pemandangan di perkampungan padat penduduk di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya), juga tak lepas dari aktivitas laut. Di gang-gang sempit, banyak remaja lalu-lalang. Mereka mendorong gerobak mengangkut ember, baskom, dan panci berisikan hasil tangkapan laut. Seperti remaja laki-laki, Rasya Ardiansyah dan temannya, Maulana yang memang rutin membantu orang tua mengolah hasil tangkapan laut setiap hari.

Anak-anak Pamurbaya memang terbiasa membantu orang tuanya mengolah hasil tangkapan laut sejak masih sekolah dasar. Selain dijual, hasil tangkapan laut itu sebagian mereka konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Hidup berdampingan dengan laut, membuat anak-anak warga Sukolilo Lor ini juga belajar dan mengenal jenis-jenis biota lautan.

Begitulah anak pesisir. Pantai dan laut menjadi ruang bermain mereka. Pesisir memang memiliki karakter sosial sendiri. Kehidupan laut, berbeda dengan darat. Inilah yang membentuk bagaimana prilaku anak-anak pesisir. Keotentikan mereka menjalani hidup adalah kemewahan yang tak tergantikan apa pun. Bagi Rasya dan kawan-kawannya, ini adalah cara hidup mereka dari generasi ke generasi. Selama ada laut, mereka pun hidup.

Satu hal yang jarang diketahui anak-anak itu adalah kenyataan bahwa perkampungan mereka merupakan kawasan yang akan terdampak pembangunan proyek Surabaya Waterfront Land atau SWL, bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No 6 Tahun 2024. Pengembangnya adalah PT Granting Jaya.

Sejak Awal Ditolak Warga

Sejak pertama kali diluncurkan, rencana reklamasi di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) telah mendapat penolakan dari warga yang tersebar di 12 kelurahan. Tokoh masyarakat Sukolilo, Hamuka mengajak saya melihat-lihat sekitar Pamurbaya dan menunjuk beberapa titik di laut lepas itu. Menurut dia, pembangunan proyek SWL akan menggusur lahan berjarak satu kilometer dari bangunan sekolah.

“Mulai dari ujung Kenjeran sampai Pamurbaya akan dibangun empat blok pulau seluas 1.184 hektare. Pembangunan proyek ini akan menggusur lahan, jaraknya satu kilometer dari bangunan sekolah itu,” ucap Hamuka.

Hamuka bercerita mengenai perjuangan warga menolak rencana reklamasi pantai itu. Dia mendengar Pemkot Surabaya juga menolak. Warga kini menunggu sikap pemerintah pusat agar membatalkan rencana reklamasi. Sebagian besar nelayan khawatir reklamasi menggusur nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil menjaring ikan.

Nelayan juga mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk sumber protein dan gizi anak-anak. Nelayan perempuan yang aktif menolak proyek SWL, Mulyati mengatakan nelayan tak akan bisa melaut dan kehilangan penghasilan bila proyek tersebut berjalan. “Kami harus siap-siap kehilangan ikan, makanan anak-anak setiap hari,” kata dia.

Nelayan lainnya, Sunir menyatakan proyek itu akan berdampak bagi lingkungan yang berujung pada hilangnya mata pencaharian keluarga. Sunir mengungkapkan, Pamurbaya sekarang berbeda dibanding sepuluh hingga dua puluh tahun lalu. Sebab, banyak bangunan yang berdiri, mulai Jembatan Suroboyo dan perumahan mewah di sekitarnya.

“Banyaknya bangunan itu (jembatan dan perumaham mewah) berdampak ke (ruang bermain) anak-anak. Sekarang saja, air laut semakin dangkal dan berganti lumpur. Dulu anak-anak bisa main di pinggir-pinggir laut, sekarang sudah enggak bisa,” ucap Sunir.

Sunir juga mengungkapkan bahwa dahulu nelayan terbiasa melaut pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Saat ini, air laut kerap surut sewaktu-waktu. Nelayan pun harus berhenti di tengah laut sambil menunggu air pasang. Kondisi itu mengakibatkan hasil tangkapan ikan tak lagi segar. Bahkan, sebagian di antaranya membusuk karena terlalu lama terkontaminasi udara.  Dia khawatir reklamasi semakin menghambat nelayan untuk melaut.

Selain itu, nelayan yang kehilangan mata pencahariannya otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Mulai dari kebutuhan pokok hingga pendidikan anak-anak. Dia juga memprediksi anak-anak akan kekurangan gizi karena pembangunan proyek itu. Sebab, orang tuanya yang tidak melaut lagi akan gagal memberikan gizi yang layak bagi anak-anaknya. 

“Sekarang kan kami melaut bawa ikan, udang, cumi-cumi, dan sebagainya. Kalau nanti enggak melaut lagi, ya harus beli. Tapi uang dari mana? Lha wong pekerjaannya hilang,” ucap Sunir. Dia pun tidak percaya dengan penjelasan pengembang yang menjanjikan kehidupan layak bagi nelayan. Mereka menjanjikan kapal berukuran besar untuk tiap nelayan. 

“Enggak percaya. Hanya orang-orang kaya yang menikmati hasilnya, kami rakyat kecil hanya menonton,” tutur perempuan 50 tahun itu.

Sunir mengatakan, proyek itu akan merampas hak hidup banyak keluarga di sekitar Pamurbaya sehingga pemerintah seharusnya membatalkan proyek itu. Tak hanya anak-anak dan perempuan, kelompok pemuda di sekitar Pamurbaya juga resah terhadap rencana pembangunan proyek tersebut. Salah satunya Ummu Sajidah, pemuda yang juga relawan pendidikan di Kelurahan Sukolilo.

Menurutnya, warga sekitar memiliki trauma masa lalu dengan pembangunan-pembangunan sebelumnya. Misalnya saat pembangunan perumahan elite, laut mulai tersedimentasi. Endapan lumpur semakin tebal selama 15 tahun terakhir. ”Dahulu di tengah laut juga pernah ada pasir yang cukup luas, biasanya anak-anak juga main di situ. Tapi sekarang sudah enggak terlihat lagi karena ketutupan lumpur,” ucap mahasiswi Universitas Negeri Surabaya itu.

Selain itu, pembangunan Jembatan Suroboyo juga berdampak signifikan. Saat pembangunan berjalan, banyak rumah-rumah warga retak karena efek pemasangan paku bumi atau tiang pancang. Pembangunan itu juga mengganggu proses belajar di sekolah. “Suara truk-truk proyek kencang sekali dan mengganggu,” papar perempuan yang akrab disapa Jida itu.

Dampak Buruk dan Ancaman Krisis Gizi

Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim, Heroe Budiarto mengatakan, SWL tidak masuk  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025. Namun, rencana pembangunannya dibahas kembali pada akhir 2025. “Waktu itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, dan pengembang mengadakan zoom meeting untuk menyikapi keberlanjutan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) SWL ini,” kata Heroe, 9 Januari 2026.

Mendengar proyek ini masih akan berlanjut, kelompok masyarakat Pamurbaya kembali mempertanyakan komitmen pemerintah daerah yang dulunya juga menolak PSN itu. Mereka pun melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kota Surabaya pada Oktober 2025. Heroe mengatakan bahwa ada sekitar 8 ribu nelayan di Pamurbaya yang hampir semuanya telah berkeluarga.

Karenanya, mereka khawatir akan sulit menghidupi keluarganya lagi jika proyek ini tetap berjalan, terlebih jumlah anak-anak di sana mencapai 1.500 orang. Ruang bermain mereka akan disulap menjadi pemukiman mewah. Di saat yang sama mereka hanya bisa menonton kemewahan itu sebab laut tak lagi tampak karena terhalang deretan rumah mewah.

Pemerhati anak dari Wahana Visi Indonesia, Charles Frans mengamini kekhawatiran warga Pamurbaya. Menurut dia, pengalaman pembangunan reklamasi di pesisir tidak hanya menimbulkan dampak berupa perubahan fisik lokasi. Namun, juga menyentuh kehidupan anak-anak di pesisir. Baik pada sisi ekonomi, psikis, pendidikan, dan identitas budaya. Terlebih, sebagian masyarakat pesisir merupakan keluarga pra sejahtera.

“Kalau tidak dilakukan pendekatan partisipatif dan berkeadilan, anak-anak dari keluarga pra sejahtera akan menjadi korban yang paling menderita karena rencana program (SWL) ini,” ucap Charles.

Dia mencontohkan proyek di pesisir Indonesia yang menimbulkan dampak bagi anak-anak sekitar. Misalnya reklamasi Muara Angke (2015-2018), reklamasi Kalibaru Cilincing (2012), reklamasi Pantai Losari Makassar (2014), dan reklamasi Pantai Melasti Bali (2022). Charles menyebutkan dampak reklamasi di pesisir bukan hanya membuat nelayan dan petambak kehilangan pekerjaan.

Ada efek berantai terhadap keluarga, termasuk bagi istri dan anak-anak yang menggantungkan hidupnya dari laut. Menurut dia, reklamasi sering menutup akses nelayan ke laut. Nelayan dan petambak yang biasa melaut di sekitar pantai yang menggantungkan dari tambaknya kemungkinan tak memiliki akses lagi. Mereka harus melaut lebih jauh dan butuh biaya lebih besar untuk kebutuhan bensin, waktu, atau perahu lebih besar.

Selain itu, Charles melanjutkan, ekosistem laut di sekitar area reklamasi juga akan rusak. Mulai dari terumbu karang hingga mangrove. Kondisi itu menyebabkan ikan dan biota laut yang jadi sumber penghidupan makin sedikit. Akhirnya, nelayan dipaksa beralih pekerjaan yang penghasilannya lebih kecil dan tidak stabil seperti buruh bangunan, ojek, dan lain-lain.

”Mereka akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan baru dan lebih parah,” ucapnya.

Bila masyarakat terjebak dalam rantai kemiskinan, maka kualitas pendidikan anak-anak menurun. Sebab, pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit yakni kebutuhan ongkos membeli buku, seragam, dan transportasi. ”Anak akan terancam putus sekolah jika ekonomi keluarga semakin sulit,” papar Charles.

Charles juga menjelaskan soal dampak gizi bagi anak-anak dari keluarga nelayan yang terdampak PSN ini. Menurut dia, keluarga nelayan dan petambak biasanya mengandalkan hasil laut sebagai sumber protein utama. Setelah kehilangan akses ke laut, mereka harus membeli makanan yang kadang tidak mampu dibeli karena penghasilan menurun drastis. Atau bahkan tak lagi memakan ikan karena orang tua mereka tak lagi melaut.

Akibatnya, pemenuhan kebutuhan makanan untuk keluarga menjadi terbatas. Mereka akan mengandalkan karbohidrat murah seperti nasi dan mie instan. Namun, kebutuhan protein tidak terpenuhi. ”Maka dampak panjangnya adalah stunting karena anak-anak kekurangan gizi. Ini dampaknya ke perkembangan otak dan produktivitas di masa depan,” ucap Charles.

Tak hanya itu, Charles juga menyoroti kesehatan mental anak yang mungkin terganggu dengan adanya proyek SWL ini. Menurut dia, anak mungkin akan menyaksikan orang tuanya stress, bingung, bahkan bertengkar karena penghasilan yang berkurang. Ada rasa cemas akan masa depan, tidak aman, atau marah karena orang tuanya kehilangan atau mengalami penurunan pendapatan.

Selain itu, anak-anak dari keluarga yang terdesak seringkali lebih rentan jadi korban kekerasan, eksploitasi, atau perdagangan anak. Padahal, anak nelayan tumbuh dengan cerita dan kehidupan laut. “Ketika laut dan tambak ‘dirampas’, mereka kehilangan identitas budaya, anak-anak juga kehilangan tempat bermain alami mereka di laut dan tambak,” jelas Charles.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono mengatakan, proyek reklamasi ini semakin menunjukkan watak pembangunan yang diskriminatif. Reklamasi ini adalah bentuk perebutan ruang darat dan laut oleh kelompok dengan kekuatan finansial tak terbatas melawan masyarakat nelayan yang sudah hidup terhipit.

“Siapa yang paling terdampak dalam hal ini? Tentu kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Reklamasi ini kebutuhan orang-orang kaya, bukan masyarakat sekitar. Jadi ini sangat diskriminatif dan bias kelas. Anak-anak akan kehilangan ruang bermain, pendidikan, sosial sampai apa yang anak-anak ini makan,” ujar Indra.

Corak produksi yang berubah akibat reklamasi, bisa berdampak pada asupan gizi anak-anak. Selama ini, hasil luat tangkapan orang tua mereka, menjadi makanan utama mereka. Ketika orang tua mereka tak bisa lagi melaut, tentu saja asupan gizi mereka juga terganggu. Sementara, daya beli orang tua mereka juga menurun.

Proyek SWL didesain untuk masyarakat dengan finansial yang kuat karena harga properti di pulau reklamasi hanya bisa dijangkau kalangan ini saja. “Proyek ini mewujudkan hunian mewah, namun merebut dan merusak ruang hidup masyarakat pesisir. Perebutan ruang hidup selalu memakan korban rakyat kecil yang tak memiliki akses,” imbuhnya.

Pemkot Menolak, PT Granting Jaya Bergeming

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, AA Gde Dwijajawarna mengatakan, kewenangan pengelolaan PSN SWL ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 7 tahun 2014 tentang Pesisir Laut dan Kepulauan.

Namun, lokasi PSN SWL berada di perairan Surabaya sisi utara dan timur. Karenanya, Pemkot telah memberikan saran dan rekomendasi agar PSN SWL harus memperhatikan daya dukung lingkungan pesisir Surabaya. “Jadi harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak mengganggu kawasan mangrove serta kegiatan nelayan Surabaya,” ucap Dwija, sapaan akrabnya.

Dwija mengatakan kewenangan Pemkot Surabaya telah mendengar keluhan masyarakat terkait rencana PSN ini. Namun, pihaknya hanya bisa memberi saran kepada Pemprov Jatim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selebihnya, dua pihak inilah yang menentukan keberlanjutannya. Di beberapa kesempatan, Pemkot dan DPRD Surabaya menolak reklamasi wilayah pesisir Surabaya ini.

Di tengah penolakan dari masyarakat, pengembang proyek ini, PT Granting Jaya, bergeming. Juru bicara perusahaan, Agung Pramono mengakui, reklamasi tetap berjalan sesuai rencana. Ia mengakui salah satu agenda rapat adalah analisa dampak lingkungan. “Iya ini sedang proses rapat-rapat. Salah satunya tentang itu (Amdal) dan sudah berjalan,” ujarnya, Senin (26/1/2026).

Proyek ini akan menguruk laut hingga menjadi empat pulau. Total luasnya mencapai 1.084 hektar membentang di pesisir timur Surabaya. Meski murni bisnis swasta dan hunian untuk kalangan elit, SWL ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini bernilai Rp72 triliun ini ditargetkan selesai dalam 20 tahun (2024-2044).

Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di Surabaya, terus menyerukan penolakan proyek ini. Mereka khawatir, kondisi lingkungan di Surabaya semakin buruk, misalnya banjir. Kondisi ini berkaca dari proyek reklamasi di Jakarta yang menimbulkan dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun, ekosistem pesisir dan kehidupan sosial masyarakat.